Tidak hal yang luar biasa, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB dan anggota Dewan Keamanan sehingga harus menerima surat dan wajib menjawab surat klarifikasi yang diminta dari PBB tersebut.
Hal itu tidak akan merubah status politik Papua dalam Indonesia saat ini menjadi akar masalah di Papua.
Dewan HAM PBB datang di Papua pun sama tidak akan mengubah situasi Politik. Artinya Dewan HAM PBB punya tugas dan tanggung tentang perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia tidak urus politik.
Kecuali kunjungan Dewan HAM PBB ke Papua kemudian ada resolusi tentang pemakaran HAM di papua.
Hasil kunjungan Dewan Hak Asasi Manusia HAM PBB mengeluarkan resolusi atas temuan pelggaran HAM di bisa sedikit memengaruhi opini dunia tetang Papua.
Walaupun ada resolusi Dewan HAM PBB masih ada proses perjuangan selanjutnya mendorong proses resolusi di UGA, juga Dewan Keamanan PBB sampai dengan ke dekolonisasi.
Jadi saya mau bilang disini adalah tidak ada hal yang luar bisa dari surat dari PBB kirim ke Indonesia. Surat dari PBB itu tidak terkait kunjungan PBB ke Papua, jangan menyesatkan rakyat.
Perjuangan ada di dalam negeri West Papua, rakyat Papua harus berkunjung untuk menentukan nasib masa depan sendiri.
Ketua dewan HAM PBB sebelumnya pada tahun 2017 datang ke Indonesia.
Kemudian kami ketemu di Jakarta, menyampaikan sejumlah laporan pelanggaran HAM di papua.
Saya pernah menyampaikan dalam laporan tentang hak pentuan nasib sendiri .
Pada saat itu dalam pertemuan saya menyampaikan tentang hak pentuan nasib sendiri adalah bagian dari HAM yang dituntut oleh rakyat Papua. Pelanggaran HAM di papua akibat dari perjuangan hak pentuan nasib sendiri.
Ketua dewan HAM mengatakan kami terima laporan dan akan mempelajari tentang pelanggaran HAM di papua.
Artinya ketua dewan HAM PBB hanya menjalankan tugas dan tidak punya kewenangan memutuskan sesuatu.
PBB itu menjalankan Keputusan dan negara negara anggota PBB kurang lebih 193 negara, dan mereka kerja sesuai dengan fungsinya atau mandat yang dipercayakan.
Orang Papua berhenti berharap kepada PBB, kita orang Papua sendiri yang menentukan apakah kita mau merdeka atau dengan Indonesia.
Ingat PBB itu sarang penyamun kapiralis dan imperalis, setiap keputusan PBB ada kepentingan ekonomi imperalis global.
Oleh: Suhun nesta ones
0 Komentar