Hutan adat di Papua dilaporkan telah rusak akibat maraknya eksplorasi sumber daya alam seperti perkebunan, tambang emas, nikel, kayu, minyak, dan gas (migas). Eksplorasi besar-besaran ini dapat mengancam eksistensi Masyarakat Adat yang hidupnya sangat bergantung pada alam dan hutan.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua, menyatakan bahwa tanah Papua dengan hutan-hutan primernya yang menakjubkan dan keanekaragaman hayati yang melimpah, kini berada di titik rawan. "Investasi asing yang tidak terkendali, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan, mengancam untuk merusak lingkungan yang rapuh ini."
Kerusakan hutan di Papua juga disebabkan oleh berbagai izin investasi, termasuk pembukaan lahan sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan proyek lumbung pangan. Ribuan hektare telah rusak, dengan ribuan hektare di antaranya terjadi di Kabupaten Merauke.
Dampak kerusakan hutan ini sangat besar, termasuk kehilangan mata pencaharian masyarakat adat, kerusakan ekosistem, dan peningkatan risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, Walhi Papua mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan review menyeluruh terhadap seluruh izin perusahaan di tanah Papua, serta melindungi hak-hak masyarakat adat.
Masyarakat Papua juga menyerukan perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat adat. Mia Faustin, Aktivis Perempuan Papua, mengungkapkan keprihatinannya atas kerusakan hutan di Papua. "Saya besar dengan sagu dan awon jok atau sep sagu itu saya punya makanan khas dan terfavorit dalam hidup. Jadi, saya tidak mau hutan hilang," katanya.
Mia menjelaskan bahwa hutan bukan hanya sumber makanan, tapi juga bagian dari identitas dan budaya Papua. "Kulit kayu genomo untuk buat menganyam noken juga hilang dan juga untuk buat jawat juga hilang serta binatang lainnya juga hilang," tambahnya.
Tanah Terjajah, Minggu, 8 Februari 2026 || 04:08 WPB00
Emil E Wakei Dewan Jalanan
0 Komentar