Upaya pemberlakuan daerah otonomi baru di Papua adalah Bukti Negara kolonial Indonesia sedang berupaya

Upaya pemberlakuan daerah otonomi baru di Papua adalah Bukti Negara kolonial Indonesia sedang berupaya untuk Minoritaskan Orang asli Papua di atas tanahnya sendiri, pemekaran hakekatnya akan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat di Papua, bahkan kenyamanan sebagai makhluk sosial yang memiliki kebebasan untuk berfikir, memberikan pendapat, bahkan hak-hak untuk hidup akan di batasi dengan ancaman-ancaman militer yang menghadirkan traumatis terhadap rakyat Papua.

Pemerintah daerah yang adalah Bupati tidak menghormati dan telah mengambil Ahli garis kerja pemprov dan DPRP Papua, hal ini di tuliskan Laurenz kedepa setelah melihat segelintir elit politik yang sedang berupaya memperjuangkan DOB tanpa mempertimbangkan keselamatan orang asli Papua. 

Segelintir elit politik yang sedang mengemis pemekaran murni titipan Jakarta. Kenapa titipan Jakarta? Karena setiap pemilihan kepala daerah akan di sahkan sesuai perolehan suara dari masyarakat ,. Tetapi segala keputusan telah di Ambil oleh Jakarta dan yang menjadi pimpinan daerah adalah murni anak sulung Jakarta, sehingga sebelum mengetok palu di MK maka mereka akan di tawarkan untuk menandatangani SK yang nantinya akan di berlakukan sesuai  agenda Jakarta selanjutnya. 

Indonesia menggunakan dalil pemekaran untuk mensejahterakan rakyat Papua, hal ini tentu kita dapat melihat bagaimana seorang kepala daerah mensejahterakan rakyat. Tetapi nyatanya adalah seluruh kepala daerah di Papua adalah koruptor, yang mana telah mengamankan dana yang rencananya akan mensejahterakan rakyat demi kepentingan politik ke depan. Nah! Dari sini kita dapat melihat bahwasanya kepolisian republik Indonesia telah kacau balau dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Nya. Yang mana, seharusnya menjadi buruan utama kepolisian adalah Bupati-bupati yang selama ini menjadi aktor korupsi di seluruh tanah Papua, yang sementara ini sedang memperjuangkan DOB di Papua .

Selain itu, kepala-kepala daerah yang sementara sedang memperjuangkan DOB tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, yang mana rata-rata dari seluruh wilayah di Papua sementara ini sedang menjadi ancaman militer, pelanggaran HAM, dll. Hal ini penting menjadi kesadaran kepala daerah.

Dari hasil ini, DOB sudah menjadi ancaman di mata orang asli Papua, dan mendapatkan penolakan dari berbagai kabupaten di seluruh provinsi Papua dan Papua barat. Mungkin dari tulisan ini saya mau sampaikan kepada seluruh penegak hukum jangan lagi menjadikan covid dan demi keamanan tetapi secara tidak sadar kalian sedang membungkam ruang demokrasi. Penegak atau pemerkosa saya juga tidak tau, urus rakyat kecil tetapi koruptor sedang  beredar di mana-mana.

Keterangan videoNYA lihat di akun youtube 

             (FAKTA PAPUA 1961

Massa penolakan DOB di Papua, kabupaten Paniai.

 #tolak_DOB