KNPB NEWS : Solidaritas Pelajar dan mahasiswa Papua Tengah Gelar Aksi Mimbar Bebas, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah
Di Pasar Karang Tumaritis Nabire Papua Tengah, Pada Tanggal 20 Februari 2026.
Mulai Pagi Pukul 08.00 hingga selesai, aksi mimbar bebas dengan Tema “ Cabut PSN Tolak Militerisme dan Investasi, " digelar , Aksi ini berjalan aman damai dan tertib hingga selesai.
Dan mengeluarkan 18 Point pernyataan sikap
Berikut isi Pernyataan sikap:
Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah
" Tolak PSN, Hentikan Militerisme, dan Investasi di Seluruh Tanah Papua"
Tanah Papua menjadi sengketa atau wilayah Jajahan yang direbutkan indonesia dari Belanda melalui, Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan, dan Perampasan tanah adat yang terjadi secara masif.
Hingga mengakibatkan Pelanggaran HAM dan Korban Spil.
Peningkatan operasi militer berbanding lurus dengan meningkat . Kasus kekerasan terhadap warga sipil dalam laporan menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan di luar hukum.
Pengungsian internal.
Kedatangan militerisme indonesia di Papua memaksa ribuan warga papua mengungsi dari kampung halaman ke hutan yang memicu masalah kesehatan dan kelaparan.
Trauma Psikologi.
Keberadaan militer bersenjata lengkap menimbulkan ketakutan bagi masyarakat sipil.
Konflik sosial dan pengambil alihan tanah adat.
Penambahan militer batalyon dengan melakukan pengambil alihan tanah adat secara paksa hingga timbulkan konflik baru dengan masyarakat adat akibat menggunakan tanah adat tanpa izin.
Ekonomi sosial terdampak buruk.
Pengungsi dan situasi keamanan yang tidak kondusif membuat warga tidak bisa berkebun dan beraktivitas.
Masyarakat adat di kabupaten merauke dilaporkan sangat menderita akibat dampak dari Proyek Strategis Nasional (PSN), melalui pengembangan pangan dan energi yang berpotensi melanggar dan merampas Hak Asasi Manusia (HAM).
Proyek Trategis Nasional yang telah direncanakan oleh Masa Pemerintahannya Presiden ke - 7 yang ditandai dengan penanaman Tebu oleh PT. Global Papua bidang Perekonomian( permenco) nomor 8 tahun 2023 tenteng perubahan keempat permenko nomor 7 Indonesia tahun 2001 tentang perubahan daftar proyek Trategis Nasional (PSN) selanjutnya, Presiden ke - 7 ( saat itu ) menerbitkan keputusan presiden (keppres) nomor 14 tahun 2024 tanggal 19 april tentang satuan tugas percakapan Swasembada gula bioetanol di kabupaten merauke Papua selatan yang ximana ketua satgasnya ditunjukan kepada Bahlil Lahdalia.
Tanah Papua saat ini mengalami situasi yang memprihatikan kehadiran investasi di bumi cendrawasih ini membuat banyak masyarakat adat gerakan mahasiswa dan gerakan kiri apapun dalam keadaan terjepit. Kehidupan masyarakat adat di papua berubah sejak kehadiran industri industri extractive tambang kayu dan sawit yang mennggempur wilayah tanah adat
Perkebunan kelapa sawit, tambang kayu banyak melakukan pelanggaran di tanah papua perusahaan mengambil tanah adat milik masyarakat namun selalu saja dengan cara memaksa dan tidak melibatkan masyarakat adat dalam mengambil keputusan , apakah masyarakat Adat setuju atau tidak dengan investasi masuk di wilayah adat.
Akibat ekspansi investasi yang unggul unggulan ini menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat adat, dan yang hutan adat banyak yang di babat demi industri ekspansi padahal hutan sangat penting bagi masyarakat adat sumber kehidupan.
Dengan demikian ini kami dari solidaritas pelajar mahasiswa Papua Tengah menyatakan sikap:
1. Hentikan Pendropan militer dalam skala besar di Yahukimo, Intan Jaya Nduga, Pegunungan Bintang, Maybrat, Boven Digul , dan Seluruh Tanah Papua.
2 TNI POLRI hentikan penembakan dan penangkapan terhadap warga sipil tanpa alasan dan bukti yang jelas.
3. Stop jadikan fasilitas rakyat rumah sakit ,sekolah, gereja, kantor pemerintah dan rumah warga sebagai pos militer di seluruh tanah papua.
4. Pemerintah hentikan perampasan tanah adat milik masyarakat adat papua.
5 Hentikan pembabatan hutan dan penanaman kelapa sawit di seluruh tanah papua.
6. Proyek strategis nasional ( PSN ) berdampak pada pengrusakan hutan seperti di merauke dan seluruh tanah papua.
7. Kami mendesak pengusutan tuntas kasus pelanggaran ham berat di Papua
8 Kami menolak eksploitasi blok b wabu
9. Tuntaskan kasus soengama berdarah di intan jaya
10 Kami menolak 53 perusahaan yang direncanakan beroperasi di papua tengah
11. Kami menolak 2.670 perusahaan yang beroperasi di seluruh tanah papua
12. kami menolak pembentukan daerah baru (DOB) dan pemekaran wilayah yang dinilai tidak melibatkan masyarakat Papua
13. kami menegaskan kepada pemerintah papua tengah segera hentikan dan cabut izin perusahaan Ilegal maupun Legal yang beroperasi di papua Tengah
14. Pemerintah segera usut tuntas konflik tapal batas di kapiraya supaya tidak terjadi konflik horizontal
15. Hentikan teror dan intimidasi terhadap Wartawan jurnalis papua dan berikan ruang Bebas bagi jurnalis di seluruh tanah Papua
16 Polres Nabire hentikan penangkapan liar terhadap warga sipil
17 Berikan keadilan bagi ibu dan 12 anak anak anggota Sipil puncak pelaku penembakan
18. Berikan Penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat
Hormat kami
Mengetahui:
Penanggung jawab Solidartas Pelajar Mahasiswa Papua Tengah
Marius Petege
Korlap
Tanah Air , 20 februari 2026
0 Komentar