Oleh Emil E Wakei (Dewan Jalanan)
Di negeri yang mengaku hadir untuk semua Rakyatnya, ada 107.037 jiwa yang justru hidup dalam ketidakhadiran negara. Mereka bukan angka mati di laporan tahunan. Mereka adalah anak, ibu, lansia, dan bapak yang dipaksa meninggalkan rumah karena tanah kelahirannya berubah menjadi medan konflik Operasi Militer Indonesia.
Negara tanpa wajah pelayanan adalah negara yang hanya datang membawa senjata militer Indonesia, tetapi absen ketika rakyat butuh obat, sekolah, dan rasa aman. Inilah realitas yang disuarakan perempuan Papua hari ini. Sejak konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPN-PB terus bergilir dari 2018 hingga 2026, kampung-kampung di Nduga, Puncak, Yahukimo, Intan Jaya, Maybrat, hingga Pegunungan Bintang berubah menjadi ruang ketakutan. Di Distrik Kembru, Puncak, pada 14 April 2026, belasan warga sipil tewas tertembak termasuk tiga balita dan seorang ibu hamil. Itu bukan insiden. Itu pola.
Luka 107.037 jiwa pengungsi internal tidak lahir dari satu malam. Ia lahir dari akumulasi pengabaian. Ketika layanan kesehatan di Distrik Aifat Timur hanya datang satu kali dalam sebulan, maka tiga puluh hari yang lain adalah pertaruhan. Ibu hamil melahirkan di hutan tanpa bidan. Anak demam dirawat hanya dengan doa. Lansia meninggal karena obat putus. Sekolah tutup karena guru ikut mengungsi. Pasar sepi karena dicurigai sebagai zona berbahaya. Ekonomi mati bukan karena malas, tetapi karena takut.
Pengungsian dengan angka 107.037 pengungsi internal bukanlah deret statistik dingin di atas kertas laporan. Itu adalah 107.037 nyawa yang dipaksa berlari dari rumahnya sendiri, 107.037 cerita tentang sekolah yang hilang, ibu yang melahirkan di hutan, dan masa depan yang diputus sebelum sempat dimulai.
Perempuan memikul beban paling berat dalam situasi ini. Mereka tidak memegang senjata, tetapi mereka yang mengubur anaknya. Mereka yang menggendong bayi sambil memikul trauma. Mereka yang kehilangan kebun sebagai sumber pangan, kehilangan noken sebagai simbol identitas, dan kehilangan kampung sebagai ruang aman. Ketika perempuan di wilayah konflik melahirkan, yang lahir bukan hanya bayi. Yang ikut lahir adalah generasi yang hanya mengenal negara lewat laras senjata, bukan lewat guru, mantri, atau buku.
Inilah yang disebut genosida perlahan. Bukan hanya peluru yang membunuh. Putusnya akses ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan juga membunuh, hanya saja dengan cara yang lebih senyap. Anak yang tidak sekolah selama lima tahun akan kehilangan masa depannya. Kampung yang tidak punya layanan dasar selama satu dekade akan kehilangan generasinya.
Hari ini Perempuan Papua Bersatu menolak diam. Tuntutan untuk menarik militer organik dan non organik, mengadili pelaku kekerasan, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, dan menolak proyek yang tidak berpihak pada rakyat adalah upaya mengembalikan wajah pelayanan pada negara. Sebab keamanan sejati tidak lahir dari banyaknya pos militer. Keamanan lahir ketika seorang ibu bisa melahirkan tanpa takut, seorang anak bisa sekolah tanpa mengungsi, dan seorang lansia bisa berobat tanpa menunggu sebulan.
107.037 jiwa adalah alarm. Ia bertanya pada kita semua: mau sampai kapan bangsa ini membangun dengan cara mengosongkan kampung? Mau sampai kapan dialog diganti dengan operasi? Bangsa yang besar bukan bangsa yang pandai menyembunyikan lukanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui 107.037 luka itu ada, lalu bekerja agar tidak ada lagi nama yang ditambahkan.
Tanah Papua tidak meminta lebih banyak air mata. Ia hanya meminta agar negara datang tidak hanya dengan perintah, tetapi dengan pelayanan. Agar anak cucu yang lahir hari ini tidak mewarisi dendam, melainkan mewarisi kampung yang bisa mereka sebut rumah.
Tanah Terjajah,
Kamis, 30 April 2026 || 10:46 WPB00
Emil E Wakei
Dewan Jalanan
#WestPapuaDaruratMiliter #PapuaDaruratHAM #PapuaDaruratGenosida #PapuaDaruratEkologis #PapuaDaruratEkosida #PapuaDaruratEtnosida #PapuaDaruratKemanusiaan #FreeWestPapua
0 Komentar