Perang suku di Papua dulu punya logika yang jelas. Ia lahir dari hukum kehormatan, dari kebutuhan menjaga keseimbangan antarkelompok, dari tanggung jawab kolektif yang diikat adat. Ada sebab, ada proses, ada batas. Tetua adat yang memimpin. Ada pembayaran adat untuk menutup luka. Ada upacara rekonsiliasi untuk membuka jalan damai. Kekerasan tidak dibiarkan liar. Di tengah bentrok pun masih ada ruang kemanusiaan dan kesepakatan tak tertulis yang dihormati kedua pihak.
Logika itu sekarang banyak yang hilang. Yang tersisa adalah bentuk luarnya saja: bentrok, pembakaran, korban. Isinya sudah bergeser. Perang tidak lagi murni urusan adat. Ia disusupi kepentingan yang lebih besar, lebih dingin, dan lebih sistematis. Ketika konflik terus terjadi, ada pihak yang diuntungkan. Dan keuntungan itu membuat konflik dipelihara, bukan dihentikan.
Mekanismenya sederhana. Konflik menciptakan perhatian negara. Negara datang dengan anggaran. Anggaran itu turun dalam bentuk dana perdamaian, proyek rehabilitasi, bantuan kemanusiaan, pos keamanan, dan program pembangunan darurat. Semakin panjang konflik, semakin besar anggaran yang bisa diminta. Semakin banyak korban, semakin kuat alasan untuk perpanjang program. Dalam rantai ini, penderitaan rakyat berubah fungsi. Ia menjadi justifikasi, menjadi angka di laporan, menjadi komoditas politik.
Di sinilah peran kolonialisme modern bekerja. Ia tidak perlu langsung turun tangan membunuh. Cukup biarkan rakyat saling bentrok. Setelah letih dan berdarah, ia datang sebagai penengah. Datang membawa uang, membawa proyek, membawa janji stabilitas. Rakyat dibuat percaya bahwa damai hanya mungkin jika ada uang negara. Padahal dulu leluhur mampu berdamai tanpa sepeser pun anggaran pusat. Mereka pakai kehormatan, rekonsiliasi, pembayaran adat, dan kesadaran menjaga masa depan bersama.
Perubahan ini menggerus otoritas adat dari dalam. Dulu tetua adat adalah pusat keputusan. Sekarang suaranya kalah keras dibanding aktor luar yang bawa dana. Generasi muda belajar bahwa harga diri bisa ditukar dengan proyek. Lembaga adat kehilangan daya paksa karena tidak punya uang. Akibatnya, setiap upaya damai jadi rapuh. Damai yang cepat dan tuntas justru merugikan pihak yang hidup dari proyek konflik. Maka damai ditunda, dinegosiasi ulang, dipecah-pecah supaya anggaran terus mengalir.
Dampaknya terasa langsung di tubuh masyarakat Papua. Energi yang seharusnya dipakai untuk membangun kampung, sekolah, dan kebun, habis untuk saling menjaga dan saling serang. Institusi adat yang dulu menjaga keseimbangan sosial melemah. Kepercayaan antarkelompok runtuh. Dan yang paling berbahaya, perlawanan terhadap sistem yang menindas jadi berbalik arah. Daripada melawan struktur kekuasaan, rakyat justru baku hantam sesama sendiri. Kolonialisme tidak perlu capek. Ia cukup duduk menyaksikan.
Memutus siklus ini tidak bisa hanya dengan menambah dana. Selama ada insentif ekonomi di balik konflik, konflik akan terus diproduksi ulang. Jalan keluarnya ada pada dua hal. Pertama, kembalikan otoritas perang dan damai ke tangan tetua adat yang benar-benar diakui masyarakat. Tanpa ini, setiap perdamaian hanya jeda sebelum proyek berikutnya. Kedua, buka transparansi penuh atas dana perdamaian. Biarkan masyarakat adat sendiri yang mengaudit, mengawasi, dan memutuskan prioritas. Uang tidak boleh jadi satu-satunya jembatan menuju damai.
Sejarah sudah membuktikan bahwa masyarakat Papua punya mekanisme sendiri untuk menutup luka. Bakar batu bersama, sumpah di atas tanah leluhur, pembayaran adat, itu semua punya kekuatan simbolik yang tidak bisa digantikan transfer anggaran. Masalahnya, mekanisme itu tidak punya anggaran besar, tidak bisa difoto untuk laporan, tidak menghasilkan angka proyek.
Jika orang Papua terus saling hancurkan diri, maka yang hancur bukan sistem yang menindas. Yang hancur adalah tubuh bangsa Papua sendiri. Kekuasaan yang diuntungkan akan tetap berdiri kuat, sambil menyaksikan rakyatnya kelelahan dalam perang yang sebenarnya bukan lagi milik mereka.
Oleh Emil E Wakei (Dewan Jalanan)
Tatamailau, 16 Mei 2026 || 11:52 WMU00
0 Komentar