Kata-kata yang paling bosan didengar rakyat Papua: "Pendekatan humanis, pendekatan kesejahteraan, pendekatan operasi damai, dan sejenisnya. Lagu-lagu ini diputar kembali untuk mengelabui pembunuhan 305 warga sipil dan 67.000 pengungsi akibat operasi militer Nemangkawi sejak 2018 lalu.
Makanya untuk melanjutkan operasi sambil menutupi wajah kejahatannya, nama operasi Satgas Nemangkawi Polri diubah menjadi Operasi Damai Cartenz. Sementara operasi militer TNI diubah ke operasi teritorial agar terlihat legal karena organik. Ini hanyalah taktik mengelabui sorotan publik.
Artinya, segala kejahatan TNI/Polri akan dianggap legal lalu ditutupi dengan propaganda humanis, damai, kesejahteraan untuk menipu publik, yang akan dilancarkan oleh BuzzeRp, Cyber Army, dari Humas dan Penerangan TNI/Polri.
Bukti yang terakhir, tanggal 7 Januari 2022, 1 Batalyon Pasukan Khusus (Paskhas) dikirim ke Papua dan Papua Barat. Tanggal 9 Januari, 1 Bataylon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 136/Tuah Sakti di Batam di kirim ke Daerah Rawan hadapi TPNPB. Sementara 450 pasukan Yonif Prabu Kian Santang dikirim akhir bulan Januari ini.
Dalam rapat koordinasi Wapres, Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri 15 Desember 2021, sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020 dan UU Otsus telah membahas strategi tersebut diatas. Jadi benar-benar tanah Papua diambil alih kelompok oligarki ini.
Mahfud MD ikut mengorkestrasi pola itu dengan dialog bersama orang-orang Papua binaan Jakarta. Pertemuan-pertemuan itu ditujukan untuk mengelabui desakan dialog politik yang tuntas dengan aktor konflik Papua. Ini pola Jakarta menghindari dialog penyelesaian akar persoalan Papua.
Tentu saja taktik busuk Jakarta ini sudah diketahui bersama karena hanya mengulangi pola lama. Indonesia tidak berani masuk ranah penyelesaian politik karena disana titik kelemahan negara, dimana kebusukan dan kejahatan negara dirawat untuk kepentingan ekonomi segelintir elit oligarki.
Segelintir kelompok oligarki inilah yang sudah, sedang dan akan mengorbankan kemanusiaan orang Papua bahkan orang Indonesia di tanah Papua. Mereka atur Otsus, Pemekaran, hingga akan menempatkan agen-agennya dalam semua aspek kehidupan orang Papua. Mereka adalah virus mematikan dalam tubuh kemanusiaan.
Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada rakyat luas agar berdiri bersama dalam barisan perlawanan melawan segelintir oligarki ini. Pemerintah Indonesia segera hentikan kejahatan kemanusiaan. Hentikan motif ekonomi/bisnis dibalik operasi militer. Hentikan propaganda humanis (penipuan publik).
Bangsa Papua menuntut kemerdekaan politik. Itu bukan rahasia. Semua orang Papua tahu dan paham sejarah politik dan apa yang terbaik bagi masa depannya. Indonesia harus paham, bahwa penjajahan harus dihentikan diatas tanah Papua. Berikan hak demokratik orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.
Perdamaian tanpa kemerdekaan adalah jalan tol menuju jurang pemusnahan dan kehancuran. Kesejahteraan tanpa kemerdekaan adalah lagu pelipur duka yang tak mampu menghapus air mata penderitaan bangsa Papua. 60 tahun Papua termiskin di Indonesia, manusianya sedikit lagi habis.
Segera buka referendum untuk membuktikan keinginan orang Papua. Orang Papua akan terus menuntut hak politiknya sampai dekolonisasi bagi bangsa terjajah Papua dapat diwujudkan. Indonesia berkewajiban di bawah hukum internasional untuk menjamin dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Jayapura, 14 Januari 2022
Ones Suhuniap
Jubir KNPB
0 Komentar