West Papua – Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM merilis pernyataan resmi terkait meningkatnya konflik bersenjata antara pasukannya dan aparat militer Indonesia di sejumlah wilayah Papua sepanjang Januari 2026.
Dalam siaran pers tertanggal Senin, 16 Februari 2026, juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyebut pertempuran terjadi di beberapa daerah, antara lain Yahukimo, Intan Jaya, Puncak Ilaga, Paniai, dan Nduga. Konflik disebut berkaitan dengan sengketa politik yang telah berlangsung sejak dekade 1960-an.
Ratusan Ribu Warga Mengungsi
TPNPB-OPM mengklaim peningkatan operasi militer dari kedua belah pihak menyebabkan ratusan Ribu warga sipil mengungsi dari kampung-kampung mereka. Mereka juga menyebut adanya kerusakan sejumlah fasilitas sipil, termasuk rumah warga, gereja, kendaraan, dan alat berat.
Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa operasi militer melibatkan penggunaan drone dan helikopter di beberapa wilayah konflik. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak TNI terkait rincian klaim tersebut.
Selain korban dari pihak kombatan, TPNPB-OPM juga menyebut adanya korban sipil, termasuk warga yang meninggal dunia akibat bencana alam saat mengungsi.
Klaim Korban dari Kedua Pihak
Dalam rilisnya, TPNPB-OPM mengklaim tiga anggotanya tewas dan dua lainnya luka-luka dalam pertempuran sejak Januari 2025. Sementara itu, mereka juga mengklaim terdapat korban dari pihak aparat militer Indonesia, termasuk korban tewas dan luka-luka, serta adanya perampasan dan penyitaan senjata dari kedua belah pihak.
Data tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Desakan Akses Internasional
TPNPB-OPM meminta agar pemerintah Indonesia membuka akses bagi jurnalis asing, Komite Palang Merah Internasional (ICRC), serta lembaga internasional lainnya untuk masuk ke Papua. Mereka juga meminta perhatian dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna memantau situasi kemanusiaan di wilayah konflik.
Dalam pernyataan tersebut, TPNPB-OPM mengimbau Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta komunitas internasional untuk memperhatikan kondisi warga sipil yang terdampak konflik bersenjata.
Ancaman Peningkatan Operasi
TPNPB-OPM juga menyatakan akan meningkatkan operasi di 36 Komando Daerah Pertahanan yang mereka klaim berada di seluruh wilayah Papua. Dalam rilis itu terdapat pernyataan ancaman terhadap pihak-pihak yang dianggap bekerja sama dengan aparat militer Indonesia di wilayah konflik.
Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran atas potensi meningkatnya risiko terhadap warga sipil, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta pekerja sipil lainnya yang beraktivitas di daerah konflik.
Seruan Perlindungan Warga Sipil
Sejumlah pihak sebelumnya telah mendorong penyelesaian damai dan dialog untuk meredam eskalasi konflik di Papua. Pengamat menilai, pembukaan akses informasi dan pemantauan independen dapat menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan warga sipil serta transparansi situasi di lapangan.
Hingga saat ini, situasi keamanan di sejumlah wilayah yang disebutkan masih dilaporkan dinamis. Pemerintah pusat maupun aparat keamanan belum memberikan keterangan resmi terbaru terkait klaim dalam siaran pers tersebut.
0 Komentar