West Papua - Tim Penduli Daerah Kuyawage (TPDK) bersama masyarakat Kuyawage melakukan aksi damai untuk menuntut penarikan militer non-organik dari daerah Kuyawage. Aksi damai ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk toko gereja, toko pemerintah, toko adat, toko masyarakat, toko pemuda, toko perempuan, dan toko mahasiswa serta pelajar.
Dalam pernyataan sikapnya, TPDK menuntut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera menarik militer non-organik dari Kuyawage. Mereka juga menuntut agar perbudakan dan intimidasi terhadap warga sipil dihentikan, dan menolak segala bentuk pembangunan dari militer non-organik di daerah Kuyawage.
"Daerah Kuyawage adalah seutuhnya mempersembahkan untuk tempat pengungsi, bukan daerah operasi militer," kata Wenda Murib, Ketua TPDK, dalam pernyataan sikapnya.
TPDK juga menolak pembangunan pos TNI permanen di Kuyawage tanpa persetujuan masyarakat adat, dan menolak penambahan pos lagi di daerah Kuyawage. Mereka juga menolak pergantian militer non-organik di Kuyawage dan menolak pembukaan sekolah gratis oleh TNI tanpa persetujuan dinas pendidikan dan riset teknologi.
"Entikan merusak bangunan sekolah, puskesmas, dan bangunan warga sipil," tambah Elis Telenggen, Sekretaris TPDK.
Aksi damai ini merupakan upaya masyarakat Kuyawage untuk menuntut perlindungan hak asasi manusia dan keamanan di daerah mereka. Mereka berharap agar pemerintah Indonesia mendengarkan tuntutan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil di Kuyawage.
Tuntutan TPDK: 1. Tarik militer non-organik dari Kuyawage. 2. Hentikan perbudakan dan intimidasi terhadap warga sipil. 3. Tolak pembangunan pos TNI permanen tanpa persetujuan masyarakat adat. 4. Tolak penambahan pos lagi di Kuyawage. 5. Tolak pergantian militer non-organik di Kuyawage. 6. Tolak pembukaan sekolah gratis oleh TNI tanpa persetujuan dinas pendidikan dan riset teknologi. 7. Lindungi bangunan sekolah, puskesmas, dan bangunan warga sipil
Aksi damai ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia di Kuyawage.
Tanah Terjajah, Sabtu, 24 Januari 2026|| 17:21 WP00
Emil E Wakei Dewan Jalanan
0 Komentar